Tingkatkan APBN, Pemerintah Baru Didesak Dorong Industri Internet

Ilustrasi pertumubuhan internet di Indonesia harus mencapai angka 120 juta jiwa pada 2016 (foto: ilustrasi)

JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendesak pemerintah baru untuk lebih memerhatikan pengembangan industri internet dalam negeri. APJII beranggapan, selain dapat memajukan bangsa, industri ini bisa meningkatkan pendapatan negara baik dari pajak maupun non pajak.

"Industri internet sudah menyumbang ke pendapatan negara yang cukup besar setiap tahunnya. Bahkan sumbangan ke Produk Domestik Bruto (PDB) juga sangat tinggi," ujar Ketua Umum APJII Semuel A Pangerapan saat dihubungi di Jakarta, Jumat (17/10/2014).

Semuel mengatakan, dengan total pengguna internet saat ini yang sebesar 28 persen dari total penduduk Indonesia atau sekira 71,2 juta telah menyumbangkan 1,3 persen ke total PDB yang mencapai USD900 miliar.

Jumlah ini akan semakin besar jika target 50 persen penduduk Indonesia bisa menggunakan internet atau sekitar 120 juta jiwa bisa tercapai pada tahun 2016. "Kalau ini tercapai maka sumbangan industri internet ke PDB itu bisa 2,8 persen atau sekitar USD26 miliar. Tentu bukan angka yang kecil," jelasnya.

Menurut Semuel, sumbangan industri telekomunikasi dan internet untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) setiap tahunnya bisa mencapai USD1,3 miliar. Jika ditambah dengan sumbangan pajak berupa pajak penghasilan tentu angkanya lebih besar lagi.

Dengan sumbangan yang cukup besar tersebut, dia berharap orang yang akan mengisi posisi menteri komunikasi dan informasi merupakan sosok yang mengerti mengenai industri telekomunikasi dan internet, sehingga regulasi yang dikeluarkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas. "Kalau bisa jangan orang partai. Karena banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebaiknya menterinya dari kalangan profesional yang mengerti soal industri ini," jelas dia.

Internet Murah
Semuel memaparkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi antara lain mengenai peningkataan pengguna internet yang diharapkan pada tahun 2019 bisa mencapai 80 persen dari total jumlah penduduk. Kemudian, masih adanya perbedaan harga penggunaan internet yang cukup tinggi atara wilayah barat dan timur Indonesia.

"Kalau di Jawa dengan Rp300.000 sudah bisa dapat akses kecepatan 2 megabyte. Tetapi kalau di Indonesia Timur dengan kecepatan internet yang sama harus membayar Rp6 juta. Ini kan harus dibenahi, internet harus murah. Makanya pemerintah perlu memiliki satelit yang bisa menjangkau daerah terpencil," katanya.

Pekerjaan rumah lainnya, lanjut dia, melakukan tata kelola yang baik untuk pembangunan jaringan internet selain itu juga perlu dipikirkan untuk membuat rancang bangun ketahanan internet dari serangan cyber dari luar. "Yang tidak kalah penting digital broadcating juga harus diatur dengan baik agar persaingannya sehat," papar Semuel.

Menurut Semuel agar pekerjaan rumah itu bisa diseleaikan dengan baik, maka pemerintah harus mendengarkan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam mengeluarkan regulasi. Pasalnya, industri internet merupakan industri multi stakeholder. "Karena stakeholdernya banyak di industri ini, maka regulasi yang diambil harus melibatkan banyak pihak, sehingga tidak ada yang dirugikan," tegas dia.
(amr)